Pengusaha dan Politik

Sejak masa orde baru, pengusaha sudah mulai berkiprah di bidang politik. Khususnya partai Golongan Karya (Golkar). Di era tersebut Golkar adalah partai yang paling berkuasa dan menjanjikan. Setelah lengsernya Soeharto dan lahirnya era reformasi partai politik mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan. Kondisi ini memberikan peluang yang sangat luas agar pengusaha ikut berpartisipasi dalam partai politik. Sehingga, keikutsertaan pengusaha dalam kancah perpolitikan di negeri ini merupakan hal lumrah dan terjadi di mana-mana. Tidak hanya di tingkat pusat, di daerah demikian pula.

            Kehadiran pengusaha dalam percaturan politik biasanya lebih mengacu pada hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Masing-masing pihak telah mendapatkan ‘jatah’nya sendiri, baik itu pengusaha maupun penguasa. Bergabungnya pengusaha dalam partai politik biasanya lebih didasari agar bisnis yang sedang dijalankan memperoleh proteksi. Posisi yang strategis juga akan mempermudah pengusaha memenangkan proyek-proyek dari pemerintah. Mahalnya biaya pesta demokrasi, disebabkan money politics menjadi salah satu pertimbangan sebuah partai untuk ‘melamar’ atau menerima ‘lamaran’ seorang pengusaha, dengan harapan akan memberikan amunisi berupa suntikan dana dalam pemilihan umum.

Pada bulan Januari lalu, CEO Lion Air, Rusdi Kirana memutuskan untuk bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Posisi yang diperoleh tidak tanggung-tanggung, yaitu Wakil Ketua Umum PKB. Rusdi yang keturunan cina memutuskan bergabung ke PKB dengan alasan karena dilandasi rasa hutang budi pada kyai Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang terkenal pluralisme.

Menurut pengamat politik dari sinergi masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahuddin ada dua alasan utama yang mendasari seorang pengusaha terjun ke dunia politik, pertama karena hasrat politik yang besar, yang kedua karena proteksi bisnis. Menurutnya proteksi bisnis merupakan faktor terkuat seorang pengusaha terjun ke dunia politik. Selama ini, tidak sedikit partai yang menggunakan kekuasaannya memalak pengusaha kaya. Sehingga pada akhirnya, banyak pengusaha yang harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk mengunci mulut partai politik agar usaha yang mereka jalankan tetap berjalan. Di sisi lain, ketika bergabung ke partai politik, maka pengusaha tersebut hanya perlu menyokong satu parpol yang mereka dukung. Mengutip dari Kompas, diangkatnya Rusdi sebagai waketum  PKB karena partai ini sebenarnya belum terlalu kuat secara finansial dan Rusdi adalah orang yang dianggap mampu menutupi hal itu. Sehingga posisi strategis tersebut dapat diperoleh Rusdi yang belum tentu diperolehnya jika bergabung di partai politik yang lain.

Beritamoneter.com mencatat lebih kurang 44,6 persen pengusaha Indonesia terjun ke dunia politik. Sebut saja Hary Tanoesoedibjo terakhir bergabung dengan Hanura (CEO MNC Group), Dahlan Iskan dengan Demokrat (Bos Jawa Pos), Gita Wirjawan dengan Demokrat (Bos Ancora Capital), Abu Rizal Bakri dengan Golkar (Bakery Group), Jusuf Kalla, Tahir, Sudamex, Sandiaga Uno dan lain-lain.

            Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dodi Suprihanto, mahasiswa Universitas Andalas mengenai keterlibatan pengusaha dalam dunia politik di sumatera barat bertujuan untuk memperoleh proyek-proyek dari pemerintah daerah dan berafiliasi kepada partai politik yang berkuasa pada waktu itu. Namun Hamdi Muluk, pakar psikologi politik menilai terjunnya pengusaha ke dunia politik tidak selalu untuk memperkaya diri mereka. Sehingga mereka juga perlu untuk diapresiasi dengan memperhatikan track record nya selama ini, sehingga mereka patut didorong untuk menjadi negarawan.